Pemkab Barito Utara Siapkan Dana Hibah untuk Kelancaran PSU Pilkada 2024
Pemkab Barito Utara (Barut), Kalimantan Tengah, melalui Penjabat (Pj) Bupati Indra Gunawan, resmi menandatangani addendum naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024. Penandatanganan addendum NPHD ini berlangsung di Ruang Rapat Lantai 1 Barut dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Barut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta unsur keamanan seperti Polres, Kodim, dan Subdenpom.
Acara yang juga dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah (Sekda), kepala perangkat daerah, serta perwakilan institusi keamanan ini, menandai langkah penting dalam memastikan pelaksanaan PSU berjalan lancar, aman, dan demokratis setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pelaksanaan PSU dalam Pilkada 2024.
Komitmen Pemkab Barut untuk Keamanan dan Kelancaran PSU
Dalam sambutannya, Pj Bupati Indra Gunawan memberikan apresiasi atas kerja sama seluruh pihak yang terlibat dalam penganggaran dana hibah ini. Ia menekankan bahwa addendum NPHD ini merupakan bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menjamin kelancaran dan keamanan pelaksanaan PSU mendatang.
“Addendum NPHD ini adalah wujud keseriusan pemerintah daerah dalam menjamin kelancaran dan keamanan pelaksanaan PSU mendatang. Sinergi antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan aparat keamanan harus terus diperkuat agar seluruh tahapan PSU berjalan aman, lancar, dan demokratis,” ujar Indra Gunawan.
Pj Bupati menekankan pentingnya menjaga integritas pemilu agar masyarakat dapat merasa bahwa proses demokrasi berjalan dengan adil dan transparan.
Baca Juga : Klasemen F1 2019 Usai Bottas Menangi GP Australia
Dana Hibah Sebesar Rp 35,8 Miliar untuk PSU 2024
Rayadi menyebutkan bahwa pemerintah daerah telah menetapkan dana hibah sebesar Rp 35.862.568.550 untuk mendukung kelancaran seluruh tahapan PSU Pilkada 2024.
Alokasi dana ini diharapkan dapat mencakup berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk memastikan kelancaran pemilu, mulai dari logistik, sosialisasi, hingga pengamanan.
Sinergi Antara Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu
Dalam hal ini, seluruh pihak yang terlibat telah sepakat untuk memberikan dukungan maksimal agar PSU dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya.
Sebagai bagian dari tahapan pemilu, PSU menjadi penting karena akan menentukan hasil akhir Pilkada yang telah dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Harapan untuk Pilkada yang Demokratis
Dengan adanya dana hibah yang signifikan ini, Pemkab Barut berharap seluruh tahapan PSU dapat berjalan dengan aman, adil, dan demokratis. Dalam setiap proses demokrasi, transparansi dan kepercayaan masyarakat menjadi hal yang sangat penting.
