Inews Muara Teweh – Bobby Siap Revisi Tunjangan Rumah Anggota DPRD Sumut Rp 40 Juta per Bulan Polemik soal tunjangan rumah anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) sebesar Rp40 juta per bulan akhirnya ditanggapi serius oleh Gubernur Sumut, Bobby Nasution. Menantu Presiden Joko Widodo itu menyatakan siap merevisi aturan tersebut setelah menuai kritik tajam dari publik.
“Kalau memang dianggap terlalu tinggi dan membebani APBD, tentu akan kita evaluasi. Saya sudah minta tim anggaran untuk menelaah ulang besaran tunjangan itu,” tegas Bobby saat ditemui di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (10/9).
Baca Juga:Polres Barito Utara Perketat Patroli Malam, Premanisme Dibasmi!
Publik Kaget dengan Angka Fantastis
Isu ini pertama kali mencuat setelah laporan belanja daerah memperlihatkan bahwa anggota DPRD Sumut menerima tunjangan rumah hingga Rp40 juta setiap bulan. Angka itu dianggap tidak masuk akal, mengingat standar biaya sewa rumah di Medan jauh lebih rendah.
“Di Medan, rumah elite saja bisa disewa Rp15–20 juta per bulan. Jadi kalau tunjangannya Rp40 juta, jelas terlalu berlebihan,” kata pengamat kebijakan publik dari Universitas Sumatera Utara (USU), Nurlaila Harahap.
Publik pun ramai-ramai mempertanyakan dasar penghitungan tunjangan tersebut. Media sosial dipenuhi komentar sinis yang menyebut DPRD “lebih sibuk mengurus kenyamanan pribadi daripada kepentingan rakyat.”
Bobby: Tidak Boleh Bebani APBD
Menanggapi hal itu, Bobby menegaskan bahwa prinsip pengelolaan APBD harus berorientasi pada kepentingan rakyat. “APBD bukan untuk gaya hidup, tapi untuk pembangunan. Kalau ada tunjangan yang tidak rasional, harus kita sesuaikan,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah daerah saat ini menghadapi banyak tantangan, mulai dari infrastruktur, kemiskinan, hingga penanganan banjir di Medan. “Kalau uangnya habis hanya untuk tunjangan, bagaimana dengan kebutuhan rakyat?” tambahnya.
DPRD dalam Sorotan
Sementara itu, DPRD Sumut berdalih bahwa besaran tunjangan rumah diatur berdasarkan peraturan pemerintah tentang hak keuangan anggota dewan, yang kemudian diturunkan dalam peraturan daerah (Perda).
Namun, alasan itu tak meredam kritik. Sejumlah aktivis menilai DPRD mestinya peka terhadap kondisi daerah, bukan sekadar berlindung di balik regulasi.
“Benar ada aturan, tapi harusnya ada nurani. Banyak warga masih kesulitan akses air bersih, kok dewan malah menikmati tunjangan Rp40 juta per bulan?” ujar Koordinator LSM Sumut Watch, Fajar Sitompul.
Tekanan Publik Kian Menguat
Gelombang protes datang dari berbagai arah. Mahasiswa di Medan bahkan mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa jika revisi tunjangan tidak segera dilakukan.
“Kami akan turun ke jalan jika tunjangan ini tetap dipertahankan. Ini bentuk ketidakadilan di tengah rakyat yang masih hidup susah,” kata Ketua BEM USU, Rahmat Ramadhan.
Jalan Revisi: Perda Harus Diubah
Menurut aturan, revisi tunjangan DPRD tidak bisa dilakukan sepihak oleh gubernur. Bobby menjelaskan, revisi membutuhkan perubahan Perda yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
“Kami siap mengajukan perubahan. Tinggal bagaimana komitmen DPRD. Kalau mereka juga mau berubah, tentu bisa cepat selesai,” jelas Bobby.
Pengamat politik lokal menilai ini akan menjadi ujian bagi DPRD Sumut. “Kalau mereka menolak revisi, berarti jelas mereka lebih mementingkan diri sendiri. Publik akan semakin hilang kepercayaan,” kata analis politik Zainal Arifin.
Harapan Baru untuk Transparansi
Kabar bahwa Bobby siap merevisi tunjangan disambut positif oleh masyarakat. Banyak yang berharap langkah itu menjadi pintu masuk bagi evaluasi menyeluruh atas seluruh pos anggaran DPRD.
“Bukan cuma tunjangan rumah, tapi juga perjalanan dinas, reses, dan lain-lain harus diaudit. Semua harus transparan,” ujar aktivis antikorupsi dari ICW Sumut, Dedi Siregar.
Penutup: Ujian Integritas
Kasus tunjangan rumah Rp40 juta per bulan ini bukan sekadar soal angka, melainkan soal integritas dan keberpihakan wakil rakyat. Bobby Nasution, sebagai gubernur baru yang sedang membangun citra bersih dan pro-rakyat, kini diuji apakah bisa mengawal revisi hingga tuntas.
Sementara DPRD Sumut, yang kini berada dalam sorotan tajam, juga diuji: apakah mereka siap berkorban demi kepentingan rakyat, atau justru mempertahankan fasilitas mewah dengan dalih aturan?
